Kebijakan Satu Anak di China, secara resmi disebut sebagai “Kebijakan Perencanaan Keluarga” (jìhuà shēngyù zhèngcè), merupakan salah satu kebijakan pengendalian penduduk paling ambisius dan kontroversial dalam sejarah. Diterapkan secara luas pada akhir 1970-an, kebijakan ini bertujuan untuk mengekang pertumbuhan populasi China yang melonjak tajam. Artikel ini akan menelusuri latar belakang, implementasi, dampak, dan penghapusan peraturan ini yang telah mengubah lanskap demografi dan sosial China secara dramatis.

Ledakan Penduduk dan Keputusan Berat

Pada pertengahan abad ke-20, China menghadapi lonjakan populasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berkat kemajuan kesehatan masyarakat dan penurunan angka kematian bayi, populasi China melonjak dari sekitar 550 juta pada tahun 1950 menjadi lebih dari 800 juta pada tahun 1970. Peningkatan populasi ini melampaui pertumbuhan ekonomi, menimbulkan kekhawatiran tentang kelangkaan pangan, sumber daya alam, dan lapangan pekerjaan.

Para pemimpin China, terutama Mao Zedong, percaya bahwa pertumbuhan penduduk yang tak terkendali akan menghambat pembangunan ekonomi dan modernisasi negara. Mereka melihat perlu adanya intervensi pemerintah untuk mengendalikan angka kelahiran. Kebijakan pengendalian penduduk sebelumnya, yang diterapkan pada 1950-an dan 1960-an, terbukti tidak efektif.

Menerapkan Kebijakan Satu Anak

Pada akhir 1970-an, pemerintah China memberlakukan kebijakan satu anak secara bertahap. Kebijakan ini awalnya hanya berlaku untuk pasangan di perkotaan, tetapi kemudian diperluas ke daerah pedesaan pada 1980-an. Pengecualian diberikan kepada minoritas etnis tertentu dan keluarga di pedesaan yang anak pertamanya perempuan (karena preferensi untuk anak laki-laki).

Pemerintah menggunakan berbagai metode untuk menegakkan kebijakan tersebut. Ini termasuk kampanye propaganda yang luas untuk mempromosikan manfaat keluarga kecil, subsidi keuangan untuk keluarga yang hanya memiliki satu anak, dan denda serta sanksi bagi pelanggar. Dalam beberapa kasus, aborsi paksa dan sterilisasi juga dilakukan.

Dampak Kebijakan: Sukses dan Kontroversi

Peraturan satu anak terbukti efektif dalam menurunkan angka kelahiran China. Diperkirakan kebijakan ini mencegah kelahiran antara 250 juta hingga 400 juta orang. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat di China selama beberapa dekade berikutnya.

Namun, kebijakan tersebut juga membawa konsekuensi sosial yang signifikan. Ketidakseimbangan gender yang parah terjadi karena preferensi budaya untuk anak laki-laki. Ini menyebabkan “generasi bujangan” yang besar, di mana banyak pria tidak dapat menemukan pasangan. Kebijakan ini juga memicu tekanan psikologis pada keluarga yang hanya memiliki satu anak, yang diharapkan untuk merawat orang tua mereka yang sudah tua.

Selain itu, praktik aborsi paksa dan sterilisasi yang terjadi dalam beberapa kasus menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan ini secara bertahap menjadi tidak populer di kalangan masyarakat China.

Penghapusan Kebijakan dan Tantangan Baru

Pada tahun 2015, pemerintah China mengakui dampak negatif dari kebijakan satu anak dan mengumumkan penghapusannya. Kebijakan baru “satu pasangan, dua anak” diberlakukan, mengizinkan pasangan untuk memiliki dua anak.

Namun, perubahan kebijakan ini belum sepenuhnya memperbaiki ketidakseimbangan demografi China. Biaya hidup yang tinggi, terutama di kota-kota besar, serta mentalitas “keluarga kecil” yang sudah tertanam, membuat banyak pasangan enggan memiliki lebih dari satu anak. Akibatnya, angka kelahiran China tetap rendah, menimbulkan kekhawatiran tentang populasi yang menua dan potensi krisis tenaga kerja di masa depan.

Kebijakan satu anak di China adalah eksperimen kontrol populasi berskala besar yang meninggalkan jejak mendalam pada masyarakat China. Kebijakan ini berhasil menurunkan angka kelahiran secara drastis, tetapi juga memicu berbagai masalah sosial.

Penghapusan kebijakan ini menandai pergeseran kebijakan demografis China, tetapi tantangan mempertahankan pertumbuhan penduduk yang sehat dan berkelanjutan tetap menjadi isu penting bagi masa depan negara tersebut.